06 August, 2009

Kisah Alan, Kontraktor Pemula Yang Dibui

Ini bukan fiksi. Ini cerita tentang, sebut saja, Alan dan kayu. Dari kayu, sekian lama Alan menghidupi diri, istri dan empat orang anaknya, lewat usaha pengolahan kayu kecil-kecilan di tepi Sungai Arut, Pangkalan Bun. Tapi, itu cerita lalu, ketika kayu masih menjadi surga penghidupan bagi kebanyakan orang Kalimantan. Tatkala kemudian disadari bahwa hutan telah banyak dijarah oleh pengusaha ber-HPH, menebang kayu jadi tak gampang. Pemerintah—walau belum banyak terbukti keberhasilannya—menabuh genderang perang terhadap illegal logging. Warga Kumai ini pun terkena imbasnya sehingga harus menutup buku bisnis kayunya selamanya. Alan banting setir. Ia mencoba mengais rezeki dengan menjadi pemborong kecil-kecilan. Satu-dua proyek didapat. Pemborong pemula ini mulai dapat merasakan berkah dari “mainan” barunya. Sampai suatu ketika, Alan mengerjakan proyek pemerintah untuk pembangunan sebuah dermaga kecil. Proyek ini menghubungkannya kembali dengan kayu.

Akan tetapi, kayu yang dulu memberi penghidupan baginya, kini justru membawa sial.
Juli 2008, Alan ditangkap dan harus mendekam di balik jeruji tahanan polisi. Alan ditangkap dengan tuduhan menjadi penadah kayu ilegal. Alan membeli kayu untuk mengerjakan proyek dermaga tersebut.

Pemerintah setempat memang menghendaki pembangunan dermaga-dermaga kecil untuk melayani masyarakat di berbagai pesisir itu dibuat dari kayu ulin. Mengingat penduduk di Kalimantan terpencar-pencar di banyak tepi pantai dan sungai, inisiatif pembangunan dermaga adalah sebuah kebijakan positif. Juga, mengingat terbatasnya keuangan negara, membangun dermaga-dermaga beton menjadi tidak ekonomis. Maka, langkah pemerintah untuk membangun dermaga kayu ulin, sangat bisa dipahami. Lagi pula, penggunaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat dilindungi oleh konstitusi [pasal 33 UUD 1945].

Sayangnya, penggunaan kayu di tengah perang terhadap illegal logging saat ini, menjadi sangat-sangat tidak mudah. Kayu yang beredar di masyarakat harus mendapat legalitas dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Bisa dibayangkan betapa rumitnya mendapatkan izin penggunaan kayu. Akibatnya, dapat dipastikan, kayu-kayu yang dijual di masyarakat pun, sebagian besar tidak berizin Pak Menteri.

Namun demikian, sekian banyak proyek Pemerintah Daerah yang menggunakan bahan baku kayu di daerah ini tetap berjalan mulus-mulus saja. Hanya Alan yang terkena sial. Mungkin Anda bertanya, kenapa? Itu karena Alan bertingkah agak “lugu” dalam dunia penggarapan proyek di negeri yang mengidap penyakit korupsi dan kolusi berkepanjangan ini. Menurut istrinya, Alan ditangkap karena ia tidak menyodorkan amplop kepada aparat ketika truk yang membawa kayu pembeliannya dihadang. Sementara kontraktor lainnya, yang menggarap proyek sejenis, lolos dari hadangan aparat lantaran menyodorkan amplop. Tentu saja amplop berisi uang.

Agaknya, selama ini berbagai proyek yang berkaitan dengan kayu diselenggarakan dengan “sistem” TST (tahu sama tahu) antara kontraktor, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, agar proyek ini berjalan lancar berbagai aktor yang terlibat harus mematuhi hukum kolusi yang saling menguntungkan. Kontraktor cari uang lewat proyek yang mendatangkan keuntungan lumayan. Namun, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, mereka harus rela menyisihkan sedikit uangnya kepada aparat, yang konon gajinya memang cekak.

Karena “keluguannya”, Alan tidak patuh pada “sistem” yang berlaku. Tentu dengan gampangnya, Alan langsung digelandang aparat ke kurungan. Kayu yang dibawa Alan hanya empat kubik atau senilai kurang-lebih Rp 10 juta. Tapi Alan dikurung selama sembilan bulan. Ketika pertama ditangkap, menurut istrinya, ada oknum aparat yang menawarkan Rp 6 juta agar Alan bebas. Namun, tawaran itu tak dipenuhi Alan dan keluarganya. Ketika itu mereka masih berpendirian bahwa mereka tak bersalah.

Bagaimanapun, Alan telah menjadi korban “hukum kolusi” dan keterbatasan pemahaman pemerintah pusat untuk membuat produk hukum anti-illegal logging secara kontekstual. Alan dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai tumbal proyek populis pemerintah daerah. Ironisnya, pemerintah daerah, si empunya pekerjaan, tak dapat melindunginya dari jeratan hukum.

Persoalannya kemudian, akan adakah upaya dari masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk membuat sebuah produk hukum yang benar-benar menjadi koridor seluruh aktivitas warga dan negara? Atau, justru kondisi ini akan terus didiamkan demi mengabadikan pameo lama, "hukum diolah untuk dilanggar" sehingga selalu dicari celah di mana beberapa pihak, malah menangguk keuntungan darinya?

No comments: