22 May, 2010

Problem Hukum & Keadilan di Pemilu Kada Kotawaringin Barat

Pemilihan umum kepala daerah [Pemilu Kada] Kotawaringin Barat tinggal dua minggu lagi. Kian dekat hari pencoblosan, makin hadir perasaan khawatir bahwa pemilu kada ini tak akan selesai baik-baik saja. Ada polemik hukum dan keadilan yang pelik di sana.

Masalah berawal ketika ada gugatan terhadap Dr. Ujang Iskandar, calon yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu kada.
Ujang digugat telah memanipulasi salah satu persyaratan pemilu kada, yaitu bahwa calon peserta pemilu kada harus terbebas dari utang terhadap negara yang berpotensi merugikan sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat 1 huruf J Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Sidang DPRD Kotawaringin Barat, Kepala BNI Cabang Pangkalan Bun membenarkan bahwa Ujang memiliki utang yang belum lunas hingga kini [Borneonews, 03/05].

Masalah ini tentu dijadikan komoditas utama bagi lawan Ujang dalam pemilu kada, Sugianto Sabran untuk terus mendelegitimasikannya. Mereka menyatakan bahwa Ujang telah melakukan kebohongan publik dengan tidak mencantumkan perihal utang itu pada saat mendaftar ke KPUD. Kubu Ujang yang awalnya menganggap masalah ini sekadar bentuk black campaign, belakangan tak dapat mengelak. Namun, mereka menganggap bahwa utang itu tidak merugikan negara.

Adanya gugatan hukum inilah yang bila tak terselesaikan secara hukum juga, berisiko membawa pemilu kada ini akan menuai masalah berkepanjangan. Andai pemilu kada tetap berlangsung tanpa ada keputusan yang kuat secara hukum, maka gugatan ini tak akan berhenti. Lebih-lebih bila Sugianto Sabran kalah dalam pemilihan ini. Namun, jika ada ketegasan hukum dan hasilnya Ujang dinyatakan bersalah sehingga harus terdiskualifikasi dari pencalonan, masalah yang sama juga terjadi. Pasalnya, secara politik, Ujang memiliki pendukung yang besar. Banyak pihak di Pangkalan Bun memprediksikan Ujang akan memenangi pemilu kada ini. Jika Ujang didiskualifikasi, dengan cepat para pendukungnya akan menganggap keputusan itu mencederai rasa keadilan.

Banyak kalangan dari pendukung Ujang berargumen bahwa jika diungkap dan diperkarakan, lawannya juga memiliki sejumlah masalah yang mungkin dapat diputuskan bersalah di mata hukum. Kubu Ujang bisa jadi juga menuntut balik lawannya akan perkara-perkara yang pernah dituduhkan kepadanya. Sugianto, dalam kapasitasnya sebagai pengusaha pernah menjadi sorotan ketika terjadi bentrok warga dan aparat di Desa Runtu dalam perkara sengketa tanah dengan perusahaannya pada Mei 2005 [Baca, Alfried Uga, Catatan Perjuangan Korban Tragedi Runtu, Kalteng Pos, 20/02/2007]. Dalam bentrok itu seorang warga tewas dan beberapa luka-luka. Belum lagi jika mereka mengait-ngaitkan masalah perusahaan Sugianto yang diberitakan terlibat illegal loging dan pernah bermasalah dengan sejumlah aktivis lingkungan. [Lihat, Investigation Tempo Megazine, Edisi 22 – 28 Oktober 2002]. Ada informasi, meskipun ini harus dibuktikan lagi validitasnya, bahwa kubu Ujang saat ini mengundang kembali Komnas HAM ke Pangkalan Bun. Jika ini benar, orang akan mudah menduga apa kepentingan dibaliknya. Jika kubu Ujang melakukan tuntutan hukum yang sama terhadap lawannya, maka masalahnya lebih rumit lagi.

Repot memang jika problem hukum kemudian hanya dijadikan komoditas politik saja. Apa yang terjadi dari kasus pemilu kada Kotawaringin Barat ini adalah contoh kesekian kalinya betapa jika hukum tidak pernah mengalami kepastian selalu saja menghadirkan masalah-masalah baru. Lalu, bagaimanakah kiranya terobosan yang tepat untuk mengatasi masalah ini?

Solusi yang ideal tentu kita berharap bahwa para kandidat pemilu kada ini bersih secara hukum. Untuk menuju ke sana tentu saja harus ada proses hukum yang serius. Pertanyaanya, apakah mungkin proses hukum ini digelar dan berapa lama ia akan tuntas? Apakah pemilu kada harus ditunda demi menanti penyelesaian proses hukum tersebut? Jika penundaan pemilu kada harus dilakukan sampai selesainya permasalah hukum ini—lebih-lebih sulit diperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkannya—ada risiko bahwa proses politik yang merupakan pangkal berjalannya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kotawaringin Barat akan terhambat. Keputusan-keputusan penting dan strategis yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemimpin yang difinitif dan legitimate tentu tidak bisa tercipta.

Melihat kemungkinan itu sepertinya diperlukan solusi yang moderat, yang tidak bermaksud mengabaikan dan semakin menistakan hukum, tapi juga tidak menghentikan proses politik. Karena itu sebaiknya pemilu kada tetap dijalankan sesuai rencana dengan ketentuan bahwa segala [kemungkinan] gugatan hukum terhadap masing-masing kandidat tetap harus berlanjut secara pasti. Mengingat bahwa hanya kandidat calon bupati yang berpotensi bersalah di mata hukum, maka jika hal itu terbukti setelah salah satu diantara kandidat terpilih dan sang bupati harus mundur dari jabatannya, pasal 26 ayat, 3,4,5,6,7 UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mekanisme kekosongan kursi jabatan itu, tanpa harus menggelar pemilu kada lagi yang prosesnya teramat panjang itu.

Artikel Ini Juga Diarsipkan di www.kompasiana.com/budibaskoro

1 comment:

abdi said...

seharusnya kpu dan panwaslu lah yang bisa menengahi,ibarat pertandingan bola mereka adalah wasit.kalo mereka saja tidak bisa menengahi maka kacaulah pertandingan..
tapi semoga masyarakat kobar sebagai peserta bisa lebih cerdas menyikapinya..