31 March, 2016

Pelanggaran HAM Kasus Gusti Gelombang


Komisioner Komnas HAM minta sidang kasus penggelapan dana insentif Rp8 juta, di PT BGA, ditunda


Oleh: R. Ariyo Wicaksono 

TERJADI pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus Gusti Gelombang. Terdakwa kasus penggelapan dana insentif senilai Rp8 juta, di PT BGA (Bumitama Gunajaya Agro) itu, dikriminalisasi. Karena itu, sidangnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng, harus dihentikan.

Hal tersebut sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Pasal 10 menyebut saksi, korban maupun pelapor, tidak dapat dituntut secara hukum. Apabila terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor,  tuntutan hukum tersebut wajib ditunda.
SAKSI AHLI: Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siti Noor Laila, saat tampil sebagai saksi ahli kasus penggelapan dana insentif senilai Rp8 juta, di PT BGA. Persidangan berlangsung di PN Pangkalan Bun, Kamis (31/3/2016). BORNEO/RADEN ARIYO
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila, mengemukakan hal tersebut dalam persidangan lanjutan kasus Gusti Gelombang, di PN Pangkalan Bun, Kamis (31/3/2016). Siti Noor Laila hadir sebagai saksi ahli, yang didatangkan pihak kuasa hukum Gusti Gelombang. Komisioner Bidang Pemantauan ini menuturkan, ketentuan pasal 10 Undang-Undang PSK itu berlaku dalam perkara Gusti Gelombang.

Pasalnya, sebelum kasus penggelapan insentif PT BGA ini dilaporkan ke Polres Kobar, Gusti lebih dulu jadi pelapor kasus pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan warga untuk pinjaman kredit pembangunan plasma Rp60 miliar lebih. Laporan Gusti sudah lebih dahulu berproses di Polda Kalimantan Tengah.

"Komnas HAM merekomendasikan kasus dengan terdakwa Gusti ini, ditunda, sampai perkara yang dilaporkan Gusti Gelombang di Polda itu, mendapat keputusan hukum tetap atau inkrah," ujar Siti Noor Laila.

Kasus Gusti Gelombang ini, menjadi salah satu perhatian Komnas HAM. Karena, pelanggaran HAM terjadi oleh Negara terhadap Gusti Gelombang. Siti menilai, peradilan kasus penggelapan Gusti Gelombang ini berjalan tak sesuai peraturan perundangan atau prosedur. "Ada syarat hukum normatif yang tak terpenuhi. Maka ini dianggap melanggar HAM."

Kepala PN Pangkalan Bun, Titik Budi Winarti, sekaligus hakim ketua sidang mengatakan, uraian pendapat rekomendasi Komisioner Komnas HAM, terkait pelanggaran HAM itu, tidak memuat sanksi hukum. Hanya berupa sanksi moral. "Tapi karena sudah disidangkan di pengadilan. Kasus ini tetap harus ada putusannya," ujar Titik.

Pihak kuasa hukum terdakwa juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, Ewan, terkait verifikasi tanda tangan Ewan, dalam kuitansi pembayaran dana insentif kepala desa. Persidangan kasus ini rencananya berlanjut, hari ini, Jumat (1/4/2016), dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang pembacaan putusan oleh hakim direncanakan digelar,  (4/4/2016).

No comments: